Selamat datang di ishared.id – Pada masa Orde Baru, Pancasila telah menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Pancasila dipromosikan sebagai ideologi yang memiliki kelebihan-kelebihan dalam membangun keutuhan dan stabilitas nasional. Namun, di balik kelebihannya, Pancasila juga memiliki kelemahan-kelemahan yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Apa saja kelebihan dan kelemahan Pancasila di masa Orde Baru? Mari simak selengkapnya.

Kelebihan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru

Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru telah mampu menjadi perekat yang menghubungkan beragam suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Pancasila menjadi ideologi yang diakui oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga dapat membantu mempersatukan bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila pada masa Orde Baru berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pemersatu Bangsa

Pancasila memiliki peran yang signifikan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila menempatkan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang memiliki tujuan dan nilai-nilai yang sama. Dalam era Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai landasan dalam pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila juga menjadi acuan dalam mengatasi perbedaan suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Dengan adanya prinsip-prinsip Pancasila, masyarakat Indonesia diajarkan untuk menghormati perbedaan dan bekerja sama untuk mencapai kemajuan bersama. Hal ini membuat Pancasila menjadi perekat yang menguatkan persatuan bangsa Indonesia.

Landasan Ideologi Negara

Pancasila sebagai landasan ideologi negara menjadi pedoman dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan pada masa Orde Baru. Ideologi Pancasila memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi negara Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat membentuk karakter bangsa yang berintegritas, memiliki tanggung jawab sosial, dan menjunjung tinggi kepentingan negara.

Dengan adanya landasan ideologi Pancasila, Orde Baru mampu menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, sehingga tercipta keadilan sosial, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keseimbangan Kekuasaan

Pancasila menganut prinsip demokrasi terpimpin yang menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam era Orde Baru, pemerintah menggunakan Pancasila sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan menjaga keseimbangan kekuatan antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan adanya prinsip keseimbangan kekuasaan, Orde Baru mampu menghindari dominasi kekuasaan yang berlebihan dari pemerintah dan masyarakat. Pancasila menjadi landasan untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan baik, sehingga tercipta kontrol sosial dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Melalui penerapan Pancasila, pemerintah Orde Baru dapat menjaga keadilan, mengendalikan kekuasaan, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini membantu menciptakan negara yang stabil dan berdaulat serta menjaga peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan penting demi kepentingan bersama.

Kelemahan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru

Penindasan Opini Kritis

Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru diwarnai dengan pembungkaman opini kritis dan kebebasan berekspresi. Pemerintahan Orde Baru cenderung menghalang-halangi kebebasan berpendapat dan mengintimidasi setiap pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Hal ini tergambar dalam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil yang berani mengkritik pemerintah.

Penindasan terhadap opini kritis ini mengakibatkan terhambatnya perkembangan demokrasi di Indonesia. Masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga kebebasan berekspresi terkekang dan terjadi pembungkaman terhadap kritik-kritik yang seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Penindasan opini kritis ini juga berdampak negatif terhadap pembangunan intelektualitas dan kebebasan akademik di Indonesia. Tanpa adanya kebebasan berpendapat, peneliti dan akademisi sulit untuk mengemukakan temuan-temuan kritis dan inovatif, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran terhambat.

Keadaan ini juga memunculkan ketidakseimbangan informasi, dimana hanya pihak yang berkuasa yang dapat mengontrol narasi dan menyebarkan informasi yang sesuai dengan kepentingan mereka. Hal ini merugikan kemajuan demokrasi dan menimbulkan kesenjangan pengetahuan antara pihak yang berkuasa dan masyarakat umum.

Penindasan opini kritis yang terjadi pada masa Orde Baru merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi serta Pancasila itu sendiri, yang seharusnya mendorong partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan negara.

Ketidakadilan Sosial

Meskipun Pancasila diadopsi sebagai ideologi negara, pada masa Orde Baru terdapat kesenjangan sosial yang signifikan antara golongan elit dan masyarakat biasa. Banyak kebijakan yang diambil tidak mengutamakan keadilan sosial dan justru menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Pemerintahan Orde Baru banyak melakukan nepotisme dan korupsi yang merugikan rakyat dan menguntungkan sejumlah kelompok elit. Kesenjangan ekonomi dan pendidikan menjadi sangat jelas, dimana sebagian kecil masyarakat memiliki kekayaan dan akses yang melimpah, sedangkan sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan dan terbatasnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

Ketidakadilan sosial ini juga diperparah dengan ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Pusat pembangunan dan investasi pada masa Orde Baru lebih difokuskan pada daerah-daerah tertentu, sementara daerah-daerah yang terpencil dan terpinggirkan tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Ketimpangan ini menyebabkan kesenjangan perekonomian antardaerah yang besar dan ketidakmerataan akses terhadap fasilitas dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik.

Akibat ketidakadilan sosial ini, masyarakat menjadi tidak merasa dihargai dan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Selain itu, kesenjangan sosial juga berdampak pada perpecahan dan ketidakstabilan sosial di masyarakat.

Pemerintah pada masa Orde Baru seharusnya mengutamakan keadilan sosial sebagai salah satu asas Pancasila. Namun, fakta-fakta tersebut menunjukkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut, sehingga menyebabkan ketidakadilan sosial yang meluas di masyarakat.

Keterbatasan Kebebasan Beragama

Pancasila memberikan jaminan kebebasan beragama kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada masa Orde Baru, kebebasan beragama dibatasi dan ada beberapa agama yang dianggap di luar norma dan dilarang untuk dianut sehingga merugikan kelompok minoritas.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, agama-agama yang dianggap sesuai dengan “Pancasila sebagai dasar negara” diberikan kebebasan penuh, sedangkan agama-agama yang dianggap bertentangan dengan “Pancasila sebagai dasar negara” dibatasi dan dianggap sebagai ‘deviasi’ atau ‘tidak sesuai dengan norma’. Hal ini tergambar dalam berbagai kebijakan seperti pengawasan ketat terhadap kelompok agama tertentu, penutupan tempat ibadah, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Penindasan terhadap kebebasan beragama ini merugikan hak-hak asasi manusia dan prinsip keberagaman yang menjadi salah satu nilai Pancasila. Kebebasan beragama adalah hak fundamental setiap individu yang harus dijamin dan dihormati oleh negara.

Selain itu, keterbatasan kebebasan beragama juga melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum dan merugikan hak-hak minoritas. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap kerukunan antarumat beragama dan dapat memicu konflik horizontal dalam masyarakat.

Selain pembatasan terhadap agama-agama tertentu, pada masa Orde Baru juga terjadi upaya untuk menindas keberagaman budaya dan etnis di Indonesia. Pemerintah lebih mengedepankan kebijakan asimilasi dan homogenisasi yang berdampak pada kehilangan identitas dan hak-hak budaya masyarakat adat serta kelompok minoritas.

Keterbatasan kebebasan beragama pada masa Orde Baru adalah bentuk pelanggaran terhadap Pancasila yang menjamin kebebasan beragama dan keragaman. Masyarakat Indonesia memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing tanpa ada intervensi ataupun pembatasan dari pihak manapun.

Kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan politik di Indonesia. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang hal tersebut.

a.1